Presiden Prabowo Resmikan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Tonggak Kedaulatan Ekonomi Rakyat
Ekonomi Nasional Politik

Presiden Prabowo Resmikan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Tonggak Kedaulatan Ekonomi Rakyat

Prabowo Resmikan Koperasi MerahPutih – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, secara resmi meluncurkan kelembagaan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP). Peluncuran dilakukan dalam sebuah acara yang diselenggarakan di Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) Bentangan. Lokasi acara berada di Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, pada Senin, 21 Juli 2025.

Baca Juga : Empat Ketentuan Baru LPDP Tahap 2 yang Wajib Diketahui

Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menyatakan, “Pada siang hari ini, Senin 21 Juli 2025, saya Prabowo Subianto Presiden Republik Indonesia meluncurkan kelembagaan 80 ribu Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih, terima kasih. Bismillahirrohmanirrohim.” Peluncuran ini menandai langkah monumental bagi Indonesia dalam membangun kekuatan ekonomi yang kokoh demi mencapai kedaulatan dan kemerdekaan sejati.

Prabowo Resmikan Koperasi MerahPutih: Koperasi sebagai Pilar Ekonomi Rakyat

Presiden Prabowo menekankan pentingnya peran koperasi sebagai instrumen vital dalam memberdayakan masyarakat. “Karena itu koperasi sebagai alat pihak lemah yang mengubah kelemahan jadi kekuatan, selalu dianggap sarana berdaulat.” Ia menegaskan bahwa koperasi merupakan sarana kemerdekaan yang sejati. Koperasi diyakini mampu menjadi wadah rakyat untuk bersatu dan mengelola sumber daya bersama. Melalui koperasi, masyarakat bisa menciptakan nilai ekonomi secara kolektif. Cara ini meminimalisir ketergantungan dan mendorong terwujudnya kemandirian.

Capaian dan Harapan Masa Depan
Hingga saat ini, sebanyak 81.140 unit Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih telah terbentuk di seluruh Indonesia, dengan 80.081 unit di antaranya telah berbadan hukum. Pencapaian ini merupakan bukti keseriusan pemerintah dalam mewujudkan visi ekonomi kerakyatan.

Untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas program, pemerintah juga telah menyiapkan 103 percontohan KDMP. Koperasi percontohan ini diharapkan dapat menjadi model dan inspirasi bagi koperasi lainnya, memungkinkan replikasi ekosistem yang sukses demi kelancaran operasional di masa mendatang. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa setiap KDMP dapat beroperasi secara optimal dan memberikan manfaat maksimal bagi anggotanya.

Kolaborasi Lintas Sektoral untuk Kemandirian Ekonomi

Keberhasilan peluncuran 80.000 KDMP ini adalah hasil dari kerja keras dan kolaborasi solid antara berbagai pihak. Tim Satgas Koperasi Merah Putih, yang terdiri dari unsur lintas kementerian, memainkan peran krusial. Kementerian-kementerian yang terlibat meliputi Kementerian Koordinator Pangan, Kementerian Koperasi, dan Kementerian Desa. Kementerian lain yang turut serta yaitu Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Selain itu, ada juga Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Hukum. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas juga ikut serta dalam program ini. Kementerian Sosial, Kementerian BUMN, serta Kementerian Komunikasi dan Digital turut berperan. Lembaga lain yang terlibat adalah Badan Pangan Nasional dan Badan Gizi Nasional. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan juga ambil bagian dalam kolaborasi ini.

Selain itu, dukungan penuh juga datang dari pemerintah daerah, dengan partisipasi aktif para gubernur, bupati, dan wali kota di seluruh Indonesia. Program ini juga menggandeng sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai mitra strategis, termasuk PT Pupuk Indonesia (Persero), PT Pertamina (Persero), Bank Mandiri, Bank BRI, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., Bank Syariah Indonesia, Pos Indonesia, PT Telkom Indonesia, InJourney, ID FOOD, dan Bulog. Kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan BUMN ini menjadi fondasi kuat dalam mewujudkan kemandirian ekonomi rakyat melalui koperasi.

Peluncuran 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih ini bukan hanya seremoni, melainkan sebuah deklarasi nyata komitmen Indonesia untuk membangun ekonomi yang berdaulat, inklusif, dan berkelanjutan, dengan rakyat sebagai subjek utama pembangunan.

Anda mungkin juga suka...