Sebuah jadwal kunjungan kerja Komisi XI DPR ke Australia menjadi viral di media sosial dan memicu perdebatan panas. Dokumen yang beredar menunjukkan agenda perjalanan dari 26 Agustus hingga 1 September, termasuk agenda yang tak biasa untuk anggota dewan: Sydney Marathon. Hal ini terjadi di tengah gelombang protes masyarakat yang menyoroti tunjangan fantastis anggota DPR.
Baca Juga : Dampak Aksi Massa di Jakarta: Kadin DKI Jakarta Soroti Ancaman Terhadap Perekonomian
Klarifikasi dari Ketua Komisi XI
Menanggapi kontroversi yang beredar, Ketua Komisi XI DPR, Mukhamad Misbakhun, angkat bicara. Ia membantah keras agenda lari maraton tersebut. Menurutnya, jadwal yang viral itu bukan dibuat oleh Komisi XI, melainkan oleh pihak agen perjalanan (travel agent).
“Tidak ada agenda ke Sydney Marathon atau agenda lain selain rapat dengan pihak yang sudah dikonfirmasi. Dugaan saya itu itinerary yang dibuat oleh pihak travel agent yang di-hire oleh pihak di luar Komisi XI,” ujar Misbakhun. Ia menegaskan bahwa Komisi XI tidak tahu-menahu dan tidak bertanggung jawab atas isi jadwal tersebut.
Misbakhun bahkan menambahkan pernyataan yang menarik, “Saya pastikan tidak ikut. Saya pastikan kalau saya lari besok pada hari Minggu 31 Agustus, itu larinya di GBK. Semoga kawasan GBK masih bisa dipakai untuk olahraga.”
Agenda Sebenarnya di Australia
Meskipun agenda maraton dibantah, Misbakhun membenarkan bahwa Komisi XI memang sedang melakukan kunjungan kerja ke Australia. Kunjungan ini merupakan bagian dari tugas Komisi dan Panja RUU P2SK (Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan) yang sudah direncanakan jauh sebelum adanya demonstrasi di Jakarta.
Menurut Misbakhun, RUU P2SK harus diselesaikan pada 8 September 2025, sehingga kunjungan ini sangat mendesak. Dalam perjalanan ini, Komisi XI tidak sendirian. Mereka ditemani oleh perwakilan dari Bank Indonesia, BPK, OJK, Kementerian Keuangan, dan Bank BUMN.
Tujuan Kunjungan: Dua Kota, Berbagai Misi
Kunjungan kerja ini dilakukan di dua kota utama, Canberra dan Sydney, dengan misi yang berbeda:
Canberra: Di ibu kota Australia, Komisi XI bertemu dengan Australian National Audit Office (ANAO). Tujuannya adalah memperkuat kerja sama dengan BPK RI terkait pertukaran informasi, peningkatan kapasitas, dan pelatihan. Mereka juga bertemu dengan Duta Besar RI dan para mahasiswa penerima Beasiswa LPDP untuk memantau langsung proses penyaluran beasiswa dan mendengarkan masukan.
Sydney: Kunjungan di Sydney berfokus pada sektor keuangan dan perbankan. Komisi XI mendatangi Australia Payment Network (AusPayNett) untuk mendalami sistem pembayaran digital. Pengalaman Australia, termasuk penggunaan teknologi seperti QRIS atau NFC, dianggap penting untuk memperkaya implementasi sistem pembayaran di Indonesia. Kunjungan ini sangat relevan mengingat bank-bank BUMN seperti BNI, BTN, Mandiri, dan BRI sedang gencar mengembangkan layanan perbankan digital mereka.
Selain itu, Komisi XI juga mengunjungi kantor perwakilan Bank BNI di Sydney dan bertemu dengan Reserve Bank of Australia (RBA), bank sentral Australia. Pertemuan dengan RBA secara khusus membahas cross-border transaction dan peluang agar QRIS Indonesia dapat digunakan di Australia.
Klarifikasi dari Misbakhun ini sedikit banyak meredakan spekulasi yang beredar. Namun, insiden bocornya jadwal ini tetap menjadi pelajaran penting tentang sensitivitas publik terhadap setiap kegiatan yang dilakukan oleh wakil rakyat, terutama di tengah isu-isu yang sedang hangat.
