Jakarta – Bencana banjir besar dan tanah longsor yang melanda Sumatra menjelang akhir tahun 2025 disoroti bukan sekadar sebagai fenomena alam biasa, melainkan sebagai krisis ekologis yang diperburuk oleh ulah manusia. Meskipun cuaca ekstrem terjadi akibat pemanasan global, kerusakan lingkungan yang masif, khususnya penggundulan hutan, dinilai telah melipatgandakan dampak bencana di Indonesia.
Baca Juga : Desakan Reformasi Total di Bea Cukai: Menteri Keuangan Ancam Pembekuan dan Merumahkan 16.000 Pegawai
Pejabat pemerintah umumnya menyebut curah hujan yang tinggi sebagai pemicu utama banjir dan tanah longsor. Namun, kelompok pemerhati lingkungan hidup menegaskan bahwa bencana ini merupakan contoh terbaru dari konsekuensi akumulatif deforestasi dan pengabaian terhadap kelestarian ekosistem.
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) secara tegas menyatakan bahwa bencana tersebut merupakan gabungan dari peristiwa cuaca ekstrem dan “krisis ekologi”. “Bencana ini bukan hanya diakibatkan oleh intensitas hujan, namun sebagai dampak akumulatif dari kerusakan-kerusakan ekosistem yang terjadi selama ini,” tulis WALHI dalam pernyataannya.
Tekanan Ekonomi dan Deforestasi
Indonesia adalah rumah bagi hutan hujan terbesar ketiga di dunia. Namun, data menunjukkan bahwa sejak tahun 1950, lebih dari 74 juta hektar hutan hujan telah musnah. Berdasarkan pemantauan Global Forest Watch, penebangan dan pembakaran hutan dilakukan untuk membuka lahan bagi pertambangan dan komoditas global seperti kelapa sawit, bubur kertas (pulp), dan karet.
Sektor ekonomi Indonesia sangat bergantung pada eksploitasi sumber daya alam. Negara Asia Tenggara ini merupakan produsen minyak sawit terbesar, salah satu eksportir batu bara terbesar, dan produsen utama pulp. Selain itu, Indonesia juga memiliki salah satu cadangan nikel terbesar di dunia, logam krusial untuk teknologi energi ramah lingkungan seperti kendaraan listrik dan panel surya.
Aktivitas ini berdampak langsung pada perubahan iklim. Global Carbon Project mencatat bahwa Indonesia merupakan salah satu produsen gas rumah kaca terbesar di dunia, di mana kontribusi signifikan berasal dari pembakaran bahan bakar fosil dan pembabatan hutan.
Fungsi Hutan sebagai Pelindung Alami
Pakar keberlanjutan yang mempelajari Indonesia, Aida Greenbury, menjelaskan peran penting hutan dalam memitigasi dampak cuaca ekstrem. Hutan dapat memperlambat laju banjir dengan cara menyerap air hujan dan mengurangi erosi. Sebaliknya, pada musim kemarau, tanaman melepaskan air yang dapat membantu mengatasi dampak kekeringan dan kebakaran. Ketika hutan hilang, fungsi pelindung alami ini pun ikut lenyap.
Sebuah studi pada tahun 2017 memperkuat temuan ini, melaporkan bahwa penggundulan hutan menyebabkan erosi tanah yang parah. Tanah yang tidak terlindungi hilang akibat curah hujan, dan pemanenan kayu dapat memadatkan tanah, sehingga air hujan lebih banyak mengalir di permukaan daripada meresap ke reservoir bawah tanah. Peningkatan sedimen tanah di sungai ini secara langsung meningkatkan risiko terjadinya banjir.
Bukti Lapangan dan Tantangan Kebijakan
Keterkaitan antara deforestasi dan bencana terlihat jelas di lapangan. Pasca-banjir mematikan pada Maret 2024, Gubernur Sumatra Barat, Mahyeldi Ansharullah, mengidentifikasi adanya tanda-tanda kuat penebangan pohon ilegal di wilayah yang terkena dampak.
Pada bencana November 2025, dugaan ini kembali menguat setelah video yang menampilkan banjir bandang membawa muatan gelondongan kayu besar menjadi viral di media sosial, khususnya di Kabupaten Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, dan Sibolga. Netizen menduga kuat bahwa praktik illegal logging adalah faktor yang memperparah bencana banjir dan longsor.
Para ahli dan aktivis memperingatkan bahwa laju deforestasi di Indonesia tidak akan berhenti dalam waktu dekat. Meskipun pada periode 2021–2022 pemerintah mengklaim laju deforestasi melambat—seiring kebijakan moratorium izin baru perkebunan kelapa sawit yang diterapkan Presiden ke-7 Joko Widodo—deforestasi diprediksi akan terus berlanjut.
Hal ini dikarenakan Presiden ke-8 Prabowo Subianto, sejak menjabat pada Oktober 2024, telah berjanji untuk melanjutkan kebijakan pembangunan pendahulunya. Kebijakan ini mencakup proyek-proyek pertambangan dan struktur baru yang sebagian besar masih terkait erat dengan pembabatan hutan. Bank Dunia pun memperingatkan bahwa Indonesia berisiko merasakan dampak signifikan perubahan iklim, termasuk banjir, kekeringan, kenaikan permukaan laut, dan pola curah hujan yang tidak biasa.
