Jakarta – Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memberikan penjelasan terbaru mengenai perkembangan pembahasan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026. Dalam keterangannya, Pramono menyebutkan bahwa proses pembahasan sudah memasuki tahap akhir atau hampir final.
“Pembahasan sudah hampir final. Memang sudah ada rentang nilai yang ditentukan, dan dalam minggu ini kami akan menggelar rapat khusus untuk segera memfinalisasinya,” ujar Pramono saat meninjau kawasan Muara Baru, Jakarta Utara, Senin (8/12/2025).
Baca Juga : Quo Vadis Program Makan Bergizi Gratis di Pesantren: Meninjau Tantangan Implementasi dan Jalan ke Depan
Penengah Perbedaan Pandangan
Meskipun sudah mendekati tahap akhir, Pramono mengakui bahwa kesepakatan belum sepenuhnya tercapai secara mutlak. Hal ini disebabkan masih adanya selisih atau perbedaan nominal yang diusulkan oleh kelompok pengusaha dan kelompok pekerja.
Ia menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki tanggung jawab untuk menjadi penengah yang netral di antara kedua belah pihak. Target utamanya adalah melahirkan kebijakan yang adil dan dapat diterima oleh seluruh pemangku kepentingan.
“Pemerintah Jakarta harus menjadi wasit yang adil, dan kami akan memutuskan secara objektif berdasarkan kondisi ekonomi serta kebutuhan kedua pihak,” tambahnya.
Penyelarasan dengan Regulasi Pusat
Di tingkat nasional, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyatakan bahwa regulasi yang mengatur standar upah minimum 2026 sebenarnya sudah selesai dibahas secara teknis. Airlangga mengonfirmasi bahwa naskah regulasi tersebut telah diparaf dan tinggal menunggu momentum pengumuman secara resmi kepada publik.
“Regulasi sudah ditandatangani di tingkat paraf,” jelas Airlangga saat memberikan keterangan di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Jumat (5/12/2025).
Target Pengumuman Akhir Tahun
Hingga saat ini, pemerintah belum menetapkan tanggal pasti kapan pengumuman kenaikan UMP 2026 tersebut akan dipublikasikan. Namun, merujuk pada ketentuan yang berlaku, pemerintah pusat maupun daerah menargetkan seluruh proses administratif dan pengumuman resmi harus rampung sebelum tanggal 31 Desember 2025.
Langkah ini diambil guna memberikan kepastian hukum bagi sektor industri dan waktu yang cukup bagi perusahaan untuk menyesuaikan struktur skala upah mereka sebelum memasuki tahun anggaran yang baru.
