Perkembangan Infrastruktur IKN: Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka Rencanakan Berkantor di Nusantara Tahun 2026

Perkembangan Infrastruktur IKN: Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka Rencanakan Berkantor di Nusantara Tahun 2026

Yogyakarta – Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), Basuki Hadimuljono, memberikan konfirmasi mengenai rencana kerja Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, yang berkeinginan untuk mulai berkantor di IKN pada tahun 2026. Baca Juga : Kejaksaan Agung Sita Hotel Ayaka Suites di Jakarta Selatan Terkait Kasus TPPU Bos Sritex Kabar tersebut disampaikan Basuki Hadimuljono saat …

Kejaksaan Agung Sita Hotel Ayaka Suites di Jakarta Selatan Terkait Kasus TPPU Bos Sritex

Kejaksaan Agung Sita Hotel Ayaka Suites di Jakarta Selatan Terkait Kasus TPPU Bos Sritex

Jakarta – Kejaksaan Agung (Kejagung) Republik Indonesia kembali melakukan tindakan tegas dalam penanganan kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang berakar dari dugaan korupsi pemberian kredit bank kepada PT Sritex Tbk. Aset terbaru yang disita adalah Hotel Ayaka Suites yang berlokasi di Setiabudi, Jakarta Selatan. Baca Juga : BSI Perluas Inklusi Keuangan Syariah Melalui Branding …

PKB Mengkaji Ulang Opsi Pilkada Melalui DPRD: Menunggu Perkembangan Uji Materi Lanjutan di Mahkamah Konstitusi

PKB Mengkaji Ulang Opsi Pilkada Melalui DPRD: Menunggu Perkembangan Uji Materi Lanjutan di Mahkamah Konstitusi

Makassar – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyatakan kesediaan untuk mengkaji ulang wacana pengembalian mekanisme pemilihan kepala daerah (Pilkada) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), meskipun Mahkamah Konstitusi (MK) telah menegaskan bahwa proses pemilihan tetap dilakukan secara langsung oleh rakyat. Baca Juga : Finalisasi UMP Jakarta 2026: Pemerintah Daerah Targetkan Keputusan Adil …

Komisi VIII DPR Desak Status Bencana Nasional di Sumatra: Korban Tewas Mencapai Ratusan, Kerusakan Meluas

Komisi VIII DPR Desak Status Bencana Nasional di Sumatra: Korban Tewas Mencapai Ratusan, Kerusakan Meluas

Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abidin Fikri, mendesak Pemerintah, melalui Presiden dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), untuk segera menetapkan status bencana nasional di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Desakan ini muncul menyusul meluasnya dampak kerusakan dan terus bertambahnya jumlah korban jiwa akibat banjir bandang dan tanah longsor di wilayah …

Mendorong Kesejahteraan dan Perlindungan: Baleg DPR Usulkan Upah Minimum Guru dalam Revisi UU Guru dan Dosen

Mendorong Kesejahteraan dan Perlindungan: Baleg DPR Usulkan Upah Minimum Guru dalam Revisi UU Guru dan Dosen

Jakarta – Badan Legislasi (Baleg) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI telah mengambil langkah signifikan dalam upaya peningkatan kualitas dan martabat profesi pendidik. Setelah mengadakan rapat peninjauan mendalam terhadap Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) serta Kementerian Agama (Kemenag), Baleg menilai revisi UU tersebut mutlak diperlukan. …

DPR RI Sahkan RUU Pengelolaan Ruang Udara dan Lantik Anggota Lembaga Negara dalam Rapat Paripurna ke-9

DPR RI Sahkan RUU Pengelolaan Ruang Udara dan Lantik Anggota Lembaga Negara dalam Rapat Paripurna ke-9

Jakarta, 25 November 2025 — Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) hari ini menggelar Rapat Paripurna ke-9 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025-2026. Dalam sidang yang dihadiri langsung oleh sejumlah pimpinan dan anggota dewan, agenda utama meliputi pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) penting serta pengambilan keputusan atas hasil uji kelayakan ( fit and proper test) …

Serah Terima Aset Kasus Korupsi Taspen: KPK Pamerkan Uang Rampasan Rp 300 Miliar

Serah Terima Aset Kasus Korupsi Taspen: KPK Pamerkan Uang Rampasan Rp 300 Miliar

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melaksanakan serah terima aset hasil rampasan dari kasus korupsi investasi fiktif PT Taspen (Persero) kepada negara. Total aset yang diserahkan mencapai Rp 883.038.394.268 (sekitar Rp 883 miliar). Baca Juga : Penegasan Keras Pemerintah: Barang Ilegal Tak Bisa Jadi Legal Hanya dengan Bayar Pajak Dalam momen penyerahan yang berlangsung di ruang konferensi …

Penegasan Keras Pemerintah: Barang Ilegal Tak Bisa Jadi Legal Hanya dengan Bayar Pajak

Penegasan Keras Pemerintah: Barang Ilegal Tak Bisa Jadi Legal Hanya dengan Bayar Pajak

Jakarta – Polemik impor barang bekas, khususnya pakaian bekas (thrifting), semakin memanas. Harapan para pedagang untuk melegalkan bisnis mereka dengan janji membayar pajak langsung dibalas dengan penegasan keras dari pemerintah. Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menegaskan bahwa akar masalahnya adalah ilegalitas barang masuk, bukan soal penerimaan pajak. Baca Juga : DPR RI Undang LSM Penentang …

DPR RI Undang LSM Penentang KUHAP Baru, Upaya Meluruskan Kesalahpahaman

DPR RI Undang LSM Penentang KUHAP Baru, Upaya Meluruskan Kesalahpahaman

Jakarta – Setelah melalui serangkaian pembahasan mendalam antara Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dan Pemerintah, Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah resmi disahkan menjadi undang-undang. Meskipun telah disahkan, proses ini menuai penolakan dari berbagai kalangan, khususnya Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Menanggapi hal ini, Komisi III DPR berinisiatif untuk mengundang dan berdialog …

Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko Tiba di Gedung KPK, Terkait Dugaan Korupsi Promosi Jabatan

Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko Tiba di Gedung KPK, Terkait Dugaan Korupsi Promosi Jabatan

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi senyap di daerah. Kali ini, Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko, beserta sejumlah pejabat dan pihak swasta lainnya, telah dibawa ke Jakarta menyusul Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan tim penyidik KPK di Jawa Timur pada Jumat (7/11) malam. Baca Juga : Kabar Baik! Panduan Lengkap Pegawai Bergaji …