Jakarta – Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, melontarkan ultimatum keras kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) agar segera melakukan perbaikan menyeluruh di tengah buruknya citra instansi di mata publik. Purbaya bahkan mengancam bahwa jika DJBC gagal mereformasi diri, instansi tersebut berisiko dibekukan dan fungsi pengawasannya dialihkan kepada perusahaan swasta asing, Societe Generale de Surveilance (SGS), mengulang kebijakan yang pernah diterapkan pada era Orde Baru.
Ancaman ini disampaikan Purbaya usai rapat di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (27/11/2025).
Baca Juga : Mendorong Kesejahteraan dan Perlindungan: Baleg DPR Usulkan Upah Minimum Guru dalam Revisi UU Guru dan Dosen
Ultimatum Satu Tahun dan Ancaman Serius
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku telah meminta waktu dan dukungan dari Presiden Prabowo Subianto untuk fokus memperbaiki kinerja DJBC dalam kurun waktu satu tahun tanpa gangguan.
“Saya sudah minta waktu ke Presiden, satu tahun untuk tidak diganggu dulu. Saya biarkan, biarkan saya beri waktu saya untuk memperbaiki Bea Cukai, karena ancamannya serius,” ujar Purbaya.
Ancaman tersebut bukan sekadar retorika. Purbaya secara eksplisit menyebutkan risiko yang dihadapi jika DJBC gagal meningkatkan kinerjanya dan memulihkan kepercayaan publik.
“Kalau kita, Bea Cukai, tidak bisa memperbaiki kinerjanya dan masyarakat masih tidak puas, Bea Cukai bisa dibekukan, diganti dengan SGS seperti zaman dulu lagi,” tegas mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu.
Konsekuensi terberat dari kegagalan reformasi ini adalah nasib pegawai DJBC. “Karena gini saya bilang, kalau kita gagal memperbaiki, nanti 16.000 orang pegawai Bea Cukai dirumahkan,” kata Purbaya. Namun, ia optimis bahwa SDM di DJBC memiliki kemampuan dan kemauan untuk berubah. “Orang Bea Cukai pintar-pintar dan siap untuk mengubah keadaan,” tambahnya.
Strategi Perbaikan Melalui Teknologi AI
Salah satu fokus utama perbaikan yang sedang diimplementasikan oleh Kementerian Keuangan di DJBC adalah adopsi teknologi berbasis Artificial Intelligence (AI) di seluruh wilayah operasional.
Tujuan penerapan AI ini adalah untuk meningkatkan kecepatan dan akurasi proses kepabeanan dan cukai, serta untuk mendeteksi potensi penyelewengan, seperti praktik under invoicing.
“Kita sudah mulai terapkan AI-AI di stasiun-stasiun Bea Cukai, jadi nanti under invoicing akan cepat terdeteksi sambil kita perbaiki yang lain. Jadi sekarang cukup baik kemajuannya, saya pikir tahun depan sudah aman, artinya Bea Cukai akan bisa bekerja dengan baik dan profesional,” jelas Purbaya, menunjukkan keyakinan akan hasil positif dari intervensi teknologi ini.
Desakan Perbaikan Citra
Sebelumnya, Purbaya telah membahas masalah citra DJBC secara internal. Ia menyampaikan secara langsung kepada jajaran Bea Cukai bahwa persepsi masyarakat, media, hingga pimpinan tertinggi negara terhadap instansi tersebut dinilai kurang bagus.
“Bea Cukai, saya sudah panggil mereka, kita rapat internal ya, kita diskusikan dengan mereka. Saya bilang begini, image Bea Cukai kurang bagus di media, di masyarakat, di pimpinan tertinggi kita. Jadi kita harus perbaiki dengan serius,” pungkas Purbaya, menandakan bahwa tuntutan reformasi bukan hanya soal kinerja, tetapi juga restorasi kepercayaan publik.
