Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI telah mengajukan permohonan resmi untuk menghentikan seluruh hak, termasuk gaji dan tunjangan, bagi dua anggotanya yang dinonaktifkan: Eko Hendro Purnomo (Eko Patrio) dan Surya Utama (Uya Kuya). Langkah ini diambil untuk menjaga akuntabilitas dan kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif.
Baca Juga : Massa yang Berunjuk Rasa di Depan DPR Aceh Dibubarkan Secara Paksa Setelah Aksi Berubah Ricuh
Permohonan ini disampaikan oleh Ketua Fraksi PAN DPR RI, Putri Zulkifli Hasan, kepada Sekretariat Jenderal DPR RI dan Kementerian Keuangan. Penghentian hak-hak ini akan berlaku selama status nonaktif kedua anggota tersebut belum dicabut. Putri menjelaskan bahwa keputusan ini menunjukkan komitmen PAN dalam menjaga integritas, transparansi, dan akuntabilitas DPR RI.
“Kami meminta agar hak berupa gaji, tunjangan, dan fasilitas lain yang melekat pada jabatan anggota DPR RI dengan status nonaktif dihentikan selama status tersebut berlaku,” jelas Putri. Ia menambahkan bahwa ini adalah bagian dari upaya menjaga marwah DPR RI dan memastikan penggunaan anggaran negara sesuai dengan aturan yang berlaku, dengan tetap mengedepankan proses yang adil dan transparan.
Alasan Penonaktifan
Keputusan penonaktifan Eko Patrio dan Uya Kuya diambil oleh DPP PAN dan berlaku sejak Senin, 1 September 2025. Penonaktifan ini menyusul dinamika dan perkembangan yang terjadi belakangan ini. Hal ini serupa dengan langkah yang diambil oleh Partai NasDem, yang juga menonaktifkan anggotanya, Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach, karena pernyataan yang dianggap merugikan masyarakat.
Meskipun artikel ini tidak merinci alasan spesifik di balik penonaktifan, langkah serupa oleh partai lain mengindikasikan bahwa ini adalah respons terhadap tindakan atau pernyataan yang dianggap tidak etis atau mencederai kepercayaan publik. Tindakan ini mencerminkan upaya partai politik untuk bertanggung jawab atas perilaku anggotanya dan menunjukkan bahwa pelanggaran etika tidak akan ditoleransi.
Apakah Anda ingin saya memberikan detail lebih lanjut mengenai latar belakang kasus ini, atau bagaimana proses penonaktifan dan penghentian gaji di DPR bekerja?
