KPK Selidiki Dugaan Korupsi Pengadaan di MPR

Jakarta – KPK selidiki korupsi di MPR. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi membuka penyidikan terhadap dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di lingkungan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI). KPK menduga bahwa pihak-pihak tertentu menerima gratifikasi yang berkaitan langsung dengan proses pengadaan barang dan jasa di institusi tersebut.

“Benar, ada penyidikan baru,” ujar Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, kepada wartawan pada Jumat (20/6/2025). Ia menegaskan, KPK telah menaikkan penyelidikan ini ke tahap penyidikan. Namun, KPK masih merahasiakan identitas para pihak yang terlibat dan belum mengungkap nilai kerugian negara yang ditimbulkan.

Baca Juga : Mengapa KPK Menyelidiki Penentuan Kuota Haji 2024

Lebih lanjut, Budi menjelaskan bahwa kasus ini berfokus pada dugaan penerimaan gratifikasi. Pihak-pihak tertentu melakukan gratifikasi selama proses pengadaan berlangsung. Meski demikian, KPK belum merinci bentuk atau jenis pengadaan apa yang menjadi objek korupsi.

“Penyidikan masih berlangsung dan saat ini kami sedang mengumpulkan alat bukti serta mendalami keterlibatan para pihak,” imbuhnya.

Sementara itu, lembaga antirasuah tersebut menegaskan bahwa mereka akan melakukan seluruh proses penyelidikan dan penyidikan secara transparan dan akuntabel. KPK juga mengimbau masyarakat untuk bersabar dan memberikan waktu bagi penyidik dalam menuntaskan kasus ini.

Sebagai informasi, pengadaan barang dan jasa di lembaga legislatif sering kali menjadi celah rawan untuk praktik korupsi, terutama dalam bentuk mark-up anggaran, pengaturan tender, atau pemberian komisi tidak sah kepada pejabat terkait.

Untuk itu, KPK berkomitmen menindaklanjuti setiap laporan dan informasi dari masyarakat yang mengarah pada tindak pidana korupsi. Budi juga memastikan bahwa KPK akan menyampaikan perkembangan perkara ini secara berkala kepada publik.

KPK selidiki korupsi di MPR

Kasus ini akan terus menjadi perhatian publik, mengingat peran penting MPR sebagai lembaga tinggi negara yang seharusnya menjadi contoh dalam penerapan tata kelola pemerintahan yang bersih. Pemerintah mutlak memerlukan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses pengadaan di instansi pemerintahan. Ini penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan mencegah kerugian negara. KPK berharap dapat segera menuntaskan penyidikan ini dan membawa pelaku ke meja hijau jika mereka menemukan bukti yang cukup kuat, sebagai bentuk pertanggungjawaban hukum.

Sebagai tambahan, publik juga menantikan bagaimana kasus ini akan memengaruhi citra MPR, mengingat sebelumnya Sekretaris Jenderal MPR Heru Sudibyanto telah menegaskan bahwa dugaan gratifikasi adalah perkara lama dan tanpa keterlibatan pimpinan MPR. KPK perlu memastikan penyidikan ini berjalan objektif dan profesional untuk menjawab keraguan publik dan memulihkan kepercayaan.

Baca Selengkapnya : Pesawat Tak Bisa Lintasi Iran, Evakuasi 380 WNI Akan Melalui Jalur Darat