Upaya diplomatik tingkat tinggi untuk mengakhiri konflik antara Amerika Serikat dan Iran menemui jalan buntu. Wakil Presiden Amerika Serikat, JD Vance, secara resmi mengumumkan bahwa delegasi Iran menolak persyaratan utama yang diajukan Washington dalam perundingan maraton yang berlangsung selama 21 jam di Islamabad, Pakistan.
BACA JUGA : Islamabad Accord: Ambivalensi Diplomasi di Bawah Bayang-Bayang Sabotase Militer Israel
Kegagalan Komitmen Nuklir Menjadi Titik Krusial
Dalam konferensi pers yang digelar di Islamabad pada Minggu, 12 April 2026, JD Vance mengungkapkan bahwa meskipun terjadi diskusi substantif yang cukup panjang, kedua belah pihak gagal mencapai titik temu untuk mengakhiri perang secara permanen. Hambatan utama terletak pada ketidakmediaan Iran untuk memberikan jaminan terkait program nuklir mereka.
Poin-poin utama yang ditegaskan oleh Vance meliputi:
- Absensi Komitmen Tegas: Iran menolak untuk berkomitmen meninggalkan pengembangan senjata nuklir sepenuhnya.
- Akses Instrumen Nuklir: Washington menuntut Iran untuk tidak mengupayakan alat atau teknologi yang memungkinkan mereka memperoleh senjata nuklir dalam waktu singkat (breakout capability).
- Visi Jangka Panjang: AS menilai belum ada keinginan dari pihak Teheran untuk menghentikan ambisi nuklir dalam jangka panjang.
Diplomasi “Penawaran Terakhir” dan Kepulangan Delegasi
Setelah menyampaikan apa yang disebut sebagai penawaran terakhir, JD Vance segera meninggalkan Islamabad untuk kembali ke Amerika Serikat. Ia menegaskan bahwa posisi AS sudah sangat jelas mengenai batasan-batasan yang bisa diakomodasi dan yang tidak.
Vance memberikan peringatan bahwa kegagalan kesepakatan ini akan berdampak lebih buruk bagi posisi Iran di mata internasional dibandingkan bagi Amerika Serikat. “Kami telah menjelaskan batasan kami sejelas mungkin, dan mereka memilih untuk tidak menerima persyaratan tersebut,” tegas Vance sebagaimana dikutip dari Al Jazeera.
Kendali Langsung dari Washington
Selama proses negosiasi yang melelahkan tersebut, delegasi AS terus berada di bawah supervisi langsung Presiden Donald Trump. Koordinasi intensif dilakukan dengan para pejabat tinggi keamanan dan ekonomi nasional, di antaranya:
- Marco Rubio (Menteri Luar Negeri)
- Pete Hegseth (Menteri Pertahanan)
- Scott Bessent (Menteri Keuangan)
- Laksamana Brad Cooper (Komandan Komando Pusat AS)
Keterlibatan jajaran kabinet ini menunjukkan bahwa perundingan tersebut bukan sekadar urusan diplomatik, melainkan mencakup aspek pertahanan strategis dan tekanan ekonomi global.
Respons Teheran: Tuntutan AS Dianggap Tidak Masuk Akal
Di sisi lain, pihak Iran memberikan pembelaan melalui kantor berita Fars. Teheran mengklaim bahwa kebuntuan ini disebabkan oleh “tuntutan yang tidak masuk akal” dari pihak Amerika Serikat. Menurut laporan media pemerintah tersebut, jalan menuju kesepakatan hanya bisa terbuka jika AS mengubah standar ganda dan tekanan yang mereka berikan.
Meskipun JD Vance telah meninggalkan lokasi, media Iran melaporkan bahwa:
- Tim ahli dari kedua belah pihak masih mencoba membedah draf dokumen yang diusulkan.
- Mediator dari pihak Pakistan terus berupaya menjembatani perbedaan pendapat yang tajam.
- Pembicaraan teknis di tingkat bawah kemungkinan akan dilanjutkan jika terdapat draf baru yang dianggap lebih akomodatif bagi kedua belah pihak.
Kegagalan di Islamabad ini kembali memicu ketidakpastian global, terutama terkait keamanan jalur perdagangan di Selat Hormuz dan stabilitas harga energi dunia yang sempat sangat bergantung pada hasil perundingan ini.
