Tarif impor resiprokal sebesar 19% yang ditetapkan oleh Presiden AS Donald Trump resmi berlaku untuk produk Indonesia mulai 7 Agustus 2025. Meski demikian, pemerintah Indonesia terus berupaya melakukan negosiasi dengan AS hingga September mendatang. Tujuannya adalah untuk menurunkan tarif tersebut, bahkan diharapkan beberapa komoditas ekspor bisa mendapatkan tarif 0%.
Baca Juga : Nadiem Makarim Akan Penuhi Panggilan KPK Terkait Dugaan Korupsi Google Cloud
Upaya Negosiasi untuk Menurunkan Tarif
Menteri Perdagangan Budi Santoso mengungkapkan bahwa Indonesia masih bernegosiasi untuk mendapatkan tarif yang lebih rendah. “Mudah-mudahan sebelum 1 September sudah selesai, kan masih banyak yang akan kita usahakan untuk lebih bagus,” ujar Budi.
Pemerintah berharap agar produk-produk Indonesia yang tidak diproduksi di AS dapat memperoleh tarif 0%. Upaya negosiasi ini bukanlah yang pertama kali. Sebelumnya, saat Trump pertama kali mengumumkan tarif 32% untuk Indonesia, pemerintah berhasil bernegosiasi selama tiga bulan sehingga tarif akhirnya turun menjadi 19%.
Menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, tarif 19% ini berlaku untuk mayoritas negara ASEAN, termasuk Indonesia dan Thailand. Singapura menjadi pengecualian dengan tarif yang lebih rendah, yaitu 10%. “Negara-negara yang di ASEAN kecuali Singapura tarifnya paling rendah 19%,” jelas Airlangga.
Latar Belakang Penerapan Tarif
Kebijakan tarif resiprokal ini merupakan perintah eksekutif dari Presiden Trump kepada sejumlah mitra dagang AS. Sebanyak 92 negara terkena dampak kebijakan ini, dengan besaran tarif yang bervariasi. Bagi Indonesia, tarif 19% yang berlaku saat ini adalah hasil dari proses negosiasi yang telah dilakukan sebelumnya.
Dengan adanya jeda waktu hingga September, pemerintah Indonesia akan terus menggunakan kesempatan ini untuk berdialog dengan AS agar produk-produk ekspor Indonesia bisa lebih kompetitif di pasar AS.
